Alumni SMA Tanus Ungkap Urgensi Pembatasan BBM Bersubsidi
JAKARTA, (ERAKINI) - Kebijakan pemerintah membatasi BBM bersubsidi masih terus digodok. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pun membeberkan urgensi dari kebijakan itu.
Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan pentingnya optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas dan rendah sulfur.
Langkah ini diambil sebagai upaya mengatasi polusi udara serta memastikan penyaluran BBM bersubsidi kepada kelompok yang benar-benar berhak dan membutuhkan.
"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," ujar alumni SMA Taruna Nusantara (Tanus) Magelang itu, dalam keterangannya dikutip, Jumat (13/9/2024).
Menurut Rachmat, untuk melaksanakan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat maupun negara, pemerintah akan fokus pada penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
"Jadi, golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," tegasnya.
Mengenai kekhawatiran mengenai dampak penyesuaian subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah, ia memastikan pemerintah sudah mempertimbangkannya.
“Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah,” katanya.
“Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, dimana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” tambahnya.
Rachmat menambahkan, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM.
"Ini artinya, pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” tandasnyaa.
Menurutt dia, penambahan anggaran subsidi BBM bukan solusi bijak karena berisiko amplifikasi (pembengkakan) penyaluran subsidi yang tidak tepat. Hal ini yang menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, masalah polusi udara yang berkepanjangan memerlukan gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif
Ia memastikan kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur sudah ada, khususnya di Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum dilaksanakan secara nasional pada tahun 2028.
