Sri Mulyani Lapor APBN 2024 Sudah Defisit Rp77,3 Triliun, Banggar DPR: Stop Proyek-proyek Kejar Tayang
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I-2024 sudah defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN tetap sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan surplus keseimbangan primer mencapai Rp162,7 triliun," ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Sri Mulyani menyampaikan, pendapatan negara pada semester I-2024 mencapai Rp1.320,7 triliun, atau mengalami kontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Sedangkan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Sri Mulyani, penurunan pendapatan negara utamanya disebabkan oleh anjloknya harga komoditas, terutama batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), sehingga memengaruhi profitabilitas sektor korporasi dan berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang turun 35,5 persen yoy.
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri (DN) juga mengalami penurunan sebesar 11 persen yoy, meskipun secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi. Namun PPN DN masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,2 persen yoy, sejalan dengan aktivitas ekonomi domestik yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 mencapai 5,11 persen.
Di sisi belanja negara, tercatat peningkatan sebesar 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun.
"Peningkatan belanja negara terutama terkait dengan peran APBN sebagai alat penyerap kejutan untuk mengantisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional," ujar Menkeu.
Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun, tumbuh 11,9 persen yoy, dengan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat mencapai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen dari BPP.
Beberapa pos belanja negara juga mengalami peningkatan akibat depresiasi rupiah, khususnya subsidi dan kompensasi energi.
Bendahara Negara menyampaikan bahwa dalam dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran hingga akhir 2024 diperkirakan akan mencapai 2,7 persen dari PDB, atau melebar dari target APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.
Menyikapi kondisi ini, Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengingatkan Sri Mulyani mengantisipasi potensi pembengkakan defisit APBN 2024. Banggar mendorong pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun 2023. Banggar siap mendukung pemerintah memanfaatkan SAL tersebut.
"Pimpinan Banggar memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengingat defisit APBN lebih besar dari target yang ditetapkan. UU APBN 2024 menetapkan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau setara dengan Rp522,8 triliun, namun perkiraan defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7 persen atau sekitar Rp609,7 triliun," ujar Said.
Said menegaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dalam APBN 2024 akan memperbesar defisit. Untuk itu, ia menekankan pentingnya untuk meninjau kembali proyek-proyek kejar tayang yang dianggap tidak signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu siginfikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, tidak perlu dilanjutkan dan perludipertimbangkan ulang,” tukasnya.
