Budi Arie Beberkan 2 Langkah Tangani Hoaks Pemilu 2024 di Ruang Digital
JAKARTA, (ERAKINI) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membeberkan 2 langkah yang diambil Kementerian Kominfo dalam menangani peredaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di ruang digital Indonesia.
Dua langkah tersebut yaitu, melalui upaya kontra narasi dan pemutusan akses konten hoaks.
"Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan hoaks pemilu baik melalui upaya kontra narasi maupun take down atau pemutusan akses konten hoaks," kata Budi di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Budi Arie kemudian membedah capaian yang dilakukan dari 2 langkah tersebut, dimulai dari melakukan kontra narasi terhadap hoaks.
Untuk kontra narasi, kata Budi Arie, dilakukan pada isu-isu hoaks yang meresahkan dan berpotensi memecah belah situasi kondusif di tengah masyarakat.
“Salah satu isu hoaks yang dilakukan kontra narasi seperti adanya informasi terkait 3 Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga milik warga negara China dan bakal digunakan untuk partisipasi Pemilu,” katanya.
Ia mengungkapkan, kontra narasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan cara melakukan validasi informasi, memberikan stempel hoaks pada informasi karena informasi tersebut ternyata tidak benar.
Kemudian, kontra narasi itu dipublikasikan di kanal-kanal komunikasi Kementerian Kominfo seperti media sosial dan juga situs web resmi dari kementerian.
Harapannya, lanjut Budi Arie, apabila masyarakat kembali menemukan informasi sejenis, maka mereka dapat mengetahui berita tersebut merupakan informasi bohong.
Sementara untuk langkah kedua, Budi mengatakan pemutusan akses terhadap konten hoaks juga telah dilakukan Kementerian Kominfo lewat kerja sama dengan para platform media sosial.
Kementerian Kominfo terhitung sepanjang periode 17 Juli 2023-6 Januari 2024 telah menemukan 160 isu hoaks tentang Pemilu 2024 yang tersebar di dalam 2.623 konten.
Temuan tersebut, menurut Budi, memang lebih sedikit dibandingkan dengan hoaks yang beredar di Pemilu 2019. Hal itu, kata dia, mungkin dikarenakan masyarakat saat ini sudah lebih bijak dan pintar saat menemukan informasi di media sosial.
Namun demikian, sebagai langkah tegas, Kementerian Kominfo tetap melakukan pemutusan akses terhadap konten-konten hoaks agar nantinya tidak lagi membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
"Temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan proses take down sebanyak 1.236 konten dan sisanya masih dalam proses," kata Budi.
Di samping kedua langkah tersebut, Budi berharap kolaborasi dengan lebih banyak pemangku kepentingan bisa tercipta dalam penanganan hoaks. Khusunya, dengan media massa dan komunitas masyarakat agar Pemilu 2024 yang damai bisa tercipta. (ant)
