JAKARTA, (ERAKINI) — International Conference on Religious Moderation (ICROM) 2024 digelar di Jakarta, Selasa (5/11/2024). Dalam sesi panel konferensi internasional tersebut, para Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) dari berbagai agama dan juta Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) berbagi pengalaman tentang penerapan moderasi beragama di Indonesia.
Adapun konferensi ini digelar dengan tujuan memperkuat dan mempromosikan pemahaman antaragama untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, moderat, dan damai. Dengan komitmen pada moderasi beragama, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh negara yang harmonis dalam keragaman, serta mengatasi tantangan intoleransi dan radikalisme.
Sejumlah tokoh-tokoh yang hadir di antaranya Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Susari, serta Kepala PKUB M. Adib Abdushomad.
Dalam sambutannya, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menekankan pentingnya moderasi beragama dalam menjaga persatuan bangsa yang beragam. “Moderasi beragama (MB) adalah kunci untuk menangani konflik yang dapat timbul akibat perbedaan keyakinan. Kemenag berupaya membangun fondasi penting untuk moderasi beragama di setiap Eselon I dan Eselon II,” ujar Kamaruddin.
Kemudian, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung menjelaskan, moderasi beragama telah disosialisasikan kepada seluruh unsur umat Kristen, mulai dari ASN, pimpinan gereja, hingga sekolah Kristen.
"Di Bimas Kristen, kami sudah menyosialisasikan nilai moderasi beragama kepada para penyuluh agama, baik ASN maupun non-ASN, serta pimpinan dan tokoh gereja, juga di sekolah-sekolah Kristen. Kami bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri dan pemerintah daerah untuk menetapkan desa-desa moderasi beragama. Saat ini, sudah ada 21 desa yang ditetapkan,” jelas Jeane.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija menyebut, praktik moderasi beragama telah berlangsung lama di kalangan umat Hindu, khususnya di Bali. Ia mencontohkan Pura Negara Gambur Anglayang di Keputambahan, yang memiliki tempat pemujaan bernuansa Islam, Buddha, Sunda, dan Melayu.
“Praktik moderasi beragama di kalangan umat Hindu sudah dilakukan sejak lama. Hal ini penting untuk dilanjutkan dan diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Duija.
Berikutnya, Dirjen Bimas Katolik Suparman menekankan peran Paus Fransiskus dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Kunjungan Paus ke Indonesia pada September lalu, termasuk pertemuannya dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dinilai membawa kesejukan dan kedamaian bagi seluruh umat beragama di Tanah Air.
Sementara itu, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan lembaga keagamaan Buddha untuk mempraktikkan moderasi beragama, termasuk melibatkan tokoh agama lain dalam perayaan besar Buddha.
Selanjutnya, Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu Susari menambahkan bahwa di Pusbimdik Khonghucu, calon rohaniwan wajib mengikuti pelatihan moderasi beragama sebelum ditahbiskan. Buku bimbingan perkawinan Khonghucu juga telah memasukkan konsep moderasi beragama.
Kepala PKUB M. Adib Abdushomad menegaskan peran PKUB dalam mendorong dialog lintas agama. Ia menyebut, pendekatan berbasis komunitas perlu didorong sebagai bagian dari strategi moderasi beragama berkelanjutan.
“Sebagai pusat kerukunan umat beragama, PKUB mendorong agar semua agama di Indonesia tidak hanya berdampingan, tetapi juga aktif berinteraksi dan saling memahami,” kata Adib.
Terakhir, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan, ICROM 2024 mengukuhkan bahwa moderasi beragama merupakan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan Indonesia yang damai dan menghargai perbedaan. Menurutnya, moderasi beragama di Indonesia perlu diekspos ke tingkat global.
“Indonesia pantas menjadi model keberagaman dunia. Moderasi beragama dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan bangsa,” ujarnya.
