Khawatir ‘Ada Udang di Balik Batu’, Komnas Haji Minta Sidang Pansus Digelar Terbuka
JAKARTA, (ERAKINI) - Panitia Khusus (Pansus) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini karena pembentukan pansus tersebut terkesan dipaksakan, bahkan politis. DPR sendiri mengklaim bahwa pansus haji sudah mulai bekerja dan yakin bisa menjalankan tugas hingga tuntas.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj mengaku pesimis, pansus haji bisa berjalan efektif. Namun, bila pansus haji tersebut memang berjalan, ia meminta agar persidangan dilakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung.
Permintaan ini, kata Mustolih, karena khawatir kehadiran pansus haji di DPR ‘ada udang di balik batu’ yang berarti ditunggangi kepentingan politik.
“Ke depan kalau pun ini pansus berjalan, itu penting juga kemudian, untuk sidang terkait dengan pansus ini, terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung. Supaya kita pengen tahu kemudian apa yang diperdebatkan oleh anggota DPR dan Menteri Agama,” katanya saat dihubungi erakini, Rabu (24/7/2024).
Ia menuturkan, dengan adanya sidang yang dibuka untuk umum, publik akan menilai apakah apa yang dituduhkan pansus terhadap Kementerian Agama (Kemenag) tersebut terbukti atau tidak.
Lebih dari itu, ketika sidang pansus digelar terbuka, menunjukan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi atau transparan perihal tujuan pembentukan pansus haji di DPR RI tersebut.
“Kita pengen tau arahnya ke mana? dugaan selama ini kan apakah ini politis, apa ada 'udang di balik batu', bukan untuk evaluasi tapi sesungguhnya ini politisasi karena itu ini benar-benar harus dibuktikan oleh pansus angket ini,” tuturnya.
Sejalan dengan pernyataan Komnas Haji tersebut, kuat dugaan bahwa Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ambisius membentuk pansus haji, memiliki tujuan agar kursi Menteri Agama (Menag) RI ke depan, diisi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam satu kesempatan misalnya, Cak Imin menyebut bahwa persoalan ibadah haji terus berulang setiap tahun tanpa ada penyelesaian yang jelas. Menurut Cak Imin, solusi polemik haji dapat muncul jika Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menjadi menteri agama.
"Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina nggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazil menjadi Menteri Agama kira-kira," ujar Cak Imin dalam acara musyawarah kerja nasional dan Harlah PKB ke-26 6 tahun di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).
