Dark
Light
Dark
Light
Top Banner

PP Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Soal Pengelolaan Tambang

PP Muhammadiyah Tak Mau Tergesa-gesa Soal Pengelolaan Tambang

JAKARTA, (ERAKINI) - PP Muhammadiyah menanggapi terkait ormas mendapat jatah Wilayah  Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan 30 Mei 2024. 

Bagi Muhammadiyah, jika dilihat dari peraturan tersebut, kemungkinan Ormas Keagaman mengelola tambang tidak secara otomatis. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. 

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, hingga saat ini, tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah soal kemungkinan pengelolaan tambang. Namun, apabil ada tawaran tersebut Muhammadiyah akan membahasnya secara bersama-sama. 

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” ujarnya. 

Prinsipnya, kata Mu’ti, Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa serta akan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim menegaskan, per hari ini, belum ada surat masuk atau pemberitahuan resmi dari pemerintah untuk Muhammadiyah terkait dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Kalau secara khusus surat masuk mungkin belum. Tapi dalam konteks yang lebih umum saya baca itukan mengenai ormas-ormas, sehingga kemudian Muhammadiyah bagian dari ormas itu, tapi akan kita godog terlebih dahulu secara lebih baik dan lain sebagainya,” katanya.

Terkait dengan IUP Ormas, kata Kiai Saad, Muhammadiyah terlebih dahulu akan menggodok untuk melihat sisi negatif dan positifnya. Selain itu juga untuk mengukur kemampuan Muhammadiyah.

“Saya tidak berbicara ormas di luar Muhammadiyah, saya kira saya tidak representatif untuk mewakili yang lain-lain. Tapi di Muhammadiyah ini tentu persoalan yang baru, oleh karena itu juga kita perlu mengukur kemampuan dan lain sebagainya,” kata Kiai Saad.


Editor:

Nasional Terkini