HMI: Pansus Hak Angket Haji 2024 Kontroversial karena Menjelang Transisi Pemerintahan
YOGYAKARTA, (ERAKINI) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) menilai bahwa Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 kontroversial karena terjadi menjelang transisi pemerintahan. Sehingga, opini publik dengan sendirinya mengarah ke hal politis.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PB HMI MPO Mahfut Khanafi usai acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7/2024).
“Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan. Kenapa itu tejadi di 2024? Kenapa 2023 tidak ada narasi tentang pansus, bahkan di haji-haji sebelumnya. Apakah ini karena ada momentum politik atau tidak, biar publik yang menilai,” jelas Mahfut.
Ia berpesan kepada Pansus Hak Angket Haji 2024 agar setidaknya tidak membuat gaduh dalam hal narasi. “Soal Pansus Haji tentu kami berpesan, terkait fakta di lapangan itu benar atau tidak, mau tidak mau opini publik menilai itu bukan pansus tetapi pansos karena ini mendekati momentum transisi pemerintahan. Terlepas benar atau tidak itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut Khanafi.
Setidaknya melalui kegiatan-kegiatan dialog publik semacam ini, kata dia, ada narasi positif yang muncul dari HMI selaku oraganisasi mahasiswa. Di sisi lain, menurutnya, terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah.
“Kalau seandainya kita berbicara fakta tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” katanya.
Adapun PB HMI menggelar acara dialog publik tersebut menyusul operasional pelaksanaan haji 2024 telah resmi ditutup oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas pada hari Kamis (25/7/2024). Acara dialog publik ini digelar untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat terkait persoalan pelaksanaan haji dengan harapan bisa memberikan informasi yang valid.
“Kami dari PB HMI MPO ingin menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat karena per hari ini dialog terkait haji itu jarang dilakukan. Karena banyak juga informasi yang kemudian harus kita luruskan terutama terkait Pansus Haji. Harapannya melalui kegiatan ini kita bisa memberikan informasi yang valid. Ada klarifikasi dan konfirmasi antara masyarakat dan pemerintah melalui perwakilannya,” katanya.
Acara itu mengadirkan 2 narasumber yaitu Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Al Makin dan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj. Selain masyarakat dan pengurus HMI, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ahmad Bahiej.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PB HMI ke depan akan terus melanjutkan kegiatan seperti ini untuk mendorong dan menginformasikan pembahasan mengenai masalah dan persoalan kompleksitas ibadah haji, tidak hanya hari ini namun juga tahun-tahun berikutnya.
