Dark
Light
Dark
Light
Top Banner

Jabatan Presiden Jokowi Segera Berakhir, Bagaimana Nasib KSP?

Jabatan Presiden Jokowi Segera Berakhir, Bagaimana Nasib KSP?

JAKARTA, (ERAKINI) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Nasib Kantor Staf Presiden (KSP) dipertanyakan mengingat sudah ada Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). 

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP 
Moeldoko, mengatakan, keberlanjutan lembaga non-struktural tersebut akan sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Jadi, KSP ini merupakan lembaga non-struktural yang sangat bergantung pada pemimpin nasional, dalam hal ini Presiden. Apakah lembaga ini akan dipertahankan dengan nama yang sama, diubah namanya, atau bahkan dibubarkan, itu semua tergantung keputusan Presiden terpilih," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10/2024).

Menurut mantan Panglima TNI ini, lembaga serupa dengan KSP sudah ada sejak era Presiden Soeharto, yang kala itu disebut sebagai Sesdalopbang atau Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan. 

Kemudian, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hadir Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KSP saat ini menangani berbagai aspek mulai dari monitoring dan evaluasi (monev), mengatasi hambatan-hambatan (bottlenecking), hingga mengelola komunikasi politik dan publik serta isu-isu strategis. Hal ini membuat peran KSP menjadi lebih komprehensif dibandingkan lembaga-lembaga sebelumnya.

"Khusus KSP sekarang ini cakupan kegiatannya lebih luas. Ada monev, bottlenecking, komunikasi politik, komunikasi publik, dan pengelolaan isu-isu strategis," tuturnya.

Sementara soal keberadaan PCO, Moeldoko menyarankan bahwa jika nantinya ada unit kerja serupa KSP, fokus utamanya mungkin akan lebih kepada monitoring dan evaluasi program-program strategis nasional.

"Mungkin nanti tugas utamanya lebih ke monev, yakni memantau dan mengevaluasi program-program Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Yang kedua, memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan baik. Komunikasi publik mungkin tidak akan lagi menjadi fokus," pungkasnya.


Editor:

Nasional Terkini