Dark
Light
Dark
Light
Top Banner

Komnas Haji: Evaluasi Haji 2024 Bukan Level Pansus, Tapi Panja DPR

Komnas Haji: Evaluasi Haji 2024 Bukan Level Pansus, Tapi Panja DPR

JAKARTA, (ERAKINI) - Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menilai evaluasi penyelenggaraan haji 2024 bukan level panitia khusus (pansus), tetapi Panitia Kerja (Panja) DPR RI. Meski Komnas Haji tidak mempersoalkan pembentukan pansus haji oleh DPR. 

Dia hanya berdoa, mudah-mudahan apa yang dilakukan DPR tidak ada tujuan lain selain mendorong tata kelola penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik.   

“Tapi apapun itu saya kira kita tentu menyambut dalam rangka mendorong tata kelola ibadah haji lebih baik,” ujarnya kepada erakini, Rabu (10/7/2024). 

Heran DPR tidak menyentil Garuda

Lebih lanjut, Komnas Haji heran kepada pansus DPR karena tidak menyoroti kinerja Garuda Indonesia. Padahal pada penyelenggaraan tahun ini kinerja Garuda Indonesia banyak merugikan jemaah yakni delay hingga berjam-jam. 

“Ini yang perlu disorot yaitu soal penerbangan, saya tidak melihat DPR melakukan evaluasi atau menyentil secara serius kinerjanya Garuda terkait keterlambatan pemberangkatan dan kepulangan jemaah. Terutama terkait dengan on time performance (OTP),” tuturnya. 

Dosen UIN Jakarta ini menilai, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 justru berjalan baik, ketimbang tahun lalu. Kekurangannya, kata dia, hanya soal penerbangan yang dimandatkan kepada Garuda Indonesia. 

“Oleh karena itu yang menjadi titik lemah pada tahun ini, Garuda. Lainnya saya kira ada strategi Murur ada strategi, tanazul. Terkait dengan yang diterapkan pemerintah saya kira itu baik, memberikan positif,” tuturnya. 

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) secara resmi mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus hak angket haji 2024 itu disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (9/7/2024). Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.

Adapun persoalan yang disorot DPR terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 yaitu soal indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, layanan buruk yang jemaah haji terima di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) turut menjadi alasan didorongnya hak angket untuk pelaksanaan haji 2024.


Editor:

Nasional Terkini